Informasi betul betul di kontrol dan diatur sehingga tercegah adanya simpang siur berita atau pun kabar hoax.
Beda dengan di Indonesia, hampir tak ada pembatasan informasi via internet.
Di Indonesia, budaya literasi (baca tulis) sangat rendah, budaya baca terendah dari negara negara yang ada di dunia, belum melek budaya baca, apalagi menulis.
Kemudian dengan kemajuan IT, masing masing orang mempunyai perangkat media /gadget, lalu jadilah setiap orang jurnalis abal abal tanpa memahami prinsip dasar dalam membuat berita / news.
Kondisi budaya yang masih kuat dalam tutur kata, dan kurang dalam budaya membaca rawan sekali terhadap gosip, isu, atau berita tanpa check dan rechek yang penting HEBOH.
Prinsip jurnalistik yang benar itu mengandung elemen 5W dan 1 H.
Kebijakan menutup media sosial sebagai penyebar berita itu ibaratnya menutup banjir bandang informasi sampah dengan karung goni berisi pasir.
Pendidikan kursus jurmalistik perlu digalakkan oleh pemerintah maupun oleh lembaga swasta.
Dulu saya beruntung pernah ikut kursus jurnalistik yang dilakukan oleh Galamedia/Pikiran Rakyat di Banceuy.
Pemateri nya pa Enton Supriatna Sind, H. Budhiana Kartawijaya, dan Jahrudin Priyanto.
Dari hal ini saya dapat merasakan sekali betapa hancurnya penyebaran berita via media sosial sekarang ini yang mengandung banyak berita atau kabar kabur, kabar burung alias hoax secara sistematis, masif dan terstruktur.
Media cetak/koran dan majalah malahan ditinggalkan orang, dan setiap orang sekarang ini dapat menjadi juru kabar berita(jurnalis) tanpa dibekali ilmu jurnalistik.
Meskipun jengkel dan kewalahan dalam menangkal banjirnya kabar sampah, pemerintah tidak perlu lah menutup media sosial,.
Tindakan yang perludilakukan adalah membentuk wadah atau komisi khusus penanggulangan virus hoax.
Langkah lainnya, pemerintah melalui KEMINFO, menyelenggarakan kursus jurnalistik untuk mencetak netizen netizen kompeten, demi melawan zombie medsos.
Komentar
Posting Komentar
Nuhun sudah komentar